Indonesia adalah negara hukum yang memiliki banyak peraturan perundangundangan (dokumen legal). Hingga saat ini, dokumen legal yang telah dihasilkan oleh lembaga pembuat undang-undang semakin banyak, namun jumlah dokumen yang semakin bertambah tidak didukung oleh pengelolaan dan penyimpanan dokumen yang baik dan terstruktur. Pengelolaan dan penyimpanan dokumen yang kurang baik dan tidak terstruktur menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pencarian, penelusuran keterkaitan antar dokumen, ataupun perbandingan muatan antar dokumen legal. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan sebuah standar struktur dokumen legal sehingga dapat dibuat suatu sistem pengelolaan dokumen legal yang dapat mempermudah proses pencarian, perbandingan dan sebagainya. Pembuatan standar struktur dokumen dapat dilakukan dengan mengubah dokumen menjadi format yang lebih terstruktur (format XML). Pembuatan sistem untuk strukturisasi dokumen legal sudah pernah dikembangkan sebelumnya dengan menerapkan pendekatan knowledge engineering, yaitu dengan membuat aturan-aturan berdasarkan informasi kontekstual. Namun sistem tersebut belum mampu menangani semua jenis dokumen undang-undang yang memiliki perbedaan struktur. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mempelajari dokumen-dokumen yang sudah terstruktur dalam format XML sehingga dapat melakukan strukturisasi dokumen legal yang belum dapat ditangani oleh sistem knowledge engineering. Undang-Undang Republik Indonesia (UU) dijadikan dokumen yang diujicobakan pada sistem. Hasil dari uji coba sistem menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan pembentukan struktur umum dari dokumen UU dengan ketepatan sebesar 83.178%.