Dinas Tata Ruang propinsi DKI Jakarta merupakan instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat yang terkait dengan penataan ruang kota di propinsi DKI Jakarta. Dengan diterapkannya e-government di Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, maka semua pegawainya seharusnya memahami semua kegiatan dan prosedur yang ada. Kegiatan dan prosedur tersebut ada yang terkait langsung dengan masyarakat dan ada yang tidak. Kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat antara lain adalah pengukuran situasi tanah, cetak ulang peta dan pemberian keterangan rencana kota. Kegiatan yang tidak terkait langsung dengan masyarakat antara lain adalah menyusun anggaran kerja, mengevaluasi perencanaan tata kota dan menyiapkan laporan-laporan Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Namun pada kenyataannya tidak semua pegawai memahami semua kegiatan dan prosedur tersebut. Jika pegawai yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut keluar dari Dinas Tata Ruang dan belum sempat berbagi pengalamannya kepada pegawai yang lain, maka pengetahuan tersebut juga akan ikut hilang. Untuk itu diperlukan suatu knowledge management system yang dapat memfasilitasi proses pertukaran pengetahuan di antara para pegawai Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Pada penelitian ini penulis mencoba mengembangkan model knowledge management system yang sesuai dengan kondisi Dinas Tata Ruang DKI Jakarta agar proses pertukaran pengetahuan di antara para pegawai dapat berjalan dengan mudah. Jika proses pertukaran pengetahuan telah berjalan lancar maka pemberian layanan kepada masyarakat diharapkan akan menjadi lebih baik. Metodologi yang digunakan adalah dengan melakukan analisa faktor kontingensi dan menggunakan arsitektur knowledge management system dari Tiwana untuk mendapatkan model knowledge management system tersebut. Model knowledge management system yang dihasilkan adalah yang mendukung proses eksternalisasi, internalisasi, sosialisasi dan kombinasi.