Dengan lokasi geografis terletak di antara dua lempeng tektonik, membuat Indonesia target dari bencana. Setelah bencana besar melanda Indonesia dan beberapa negara di sia tahun 2004, pemerintah Indonesia mulai merencanakan suatu inisiatif untuk menanggulangi bencana yang melibatkan para pemegang kepentingan dari berbagai pihak, pemerintah dan non-pemerintah untuk mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Inisiatif E-government di Indonesia telah dimulai beberapa tahun ke belakang, tapi tingkat kematangannya masih rendah. Ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh pada layanan publik, dengan melihat pemerintah sebagai satu badan dengan sumber daya dan layanan untuk mendukung proses bisnisnya : pelayanan pada rakyat. Arsitektur enterprise memainkan peran penting dalam menyediakan landasan untuk berbagi sumber daya, data dan kolaborasi antar-institusi. Arsitektur segmen penanggulangan bencana terdiri dari proses-proses yang dilakukan oleh para pemegang kepentingan. Pertama proses bisnis harus digolongkan ke dalam kelompok-kelompok, kemudian mengidentifikasi layanan-layanan yang mendukung proses ini dan menghubungkannya dengan solusi teknologi Langkah selanjutnya adalah memutuskan bentuk operating model yang dipakai pada penanggulangan bencana, untuk merancang sebuah model arsitektur yang sesuai dengan kebutuhannya. Keseluruhan proses dilakukan dengan mengimplementasikan metodologi gabungan dari pembangunan arsitektur, yaitu Federal Enterprise Architecture, operating model oleh Ross, dan mengikuti langkah-langkah MAGENTA. Dengan mengaplikasikan model arsitektur ini, diharapkan tingkat kematangan e-government di Indonesia bisa meningkat. Lebih lanjutnya, dapat menjadikan contoh bagi segmen yang lain dari pemerintahan Indonesia. Pada akhirnya, model arsitektur ini direalisasikan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan ketangguhan rakyat Indonesia dalam menghadapi bencana dengan memiliki prosedur yang terorganisasi dengan baik, didukung oleh aplikasi TI yang efektif dan sumber daya yang memadai.