Konsep smart city merupakan langkah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bukan hanya sekadar memberikan inovasi teknologi, melainkan juga menjadi solusi bagi tantangan perkotaan yang ada. Di dalamnya, konsep smart governance menjadi landasan utama yang membentuk fondasi bagi konsep smart city karena smart governance menekankan pentingnya kolaborasi multi-stakeholders untuk keberhasilan penerapan strategi dan praktik smart city. Selain itu, tujuan utama smart governance adalah untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menyadari pentingnya smart governance dan mengusung inovasi dengan tujuan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah, khususnya dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2024–2028 yang dibuat dengan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan melakukan focus group discussion pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk di dalam domain smart governance, wawancara dengan para pengambil keputusan, serta penyebaran kuesioner untuk validasi kesimpulan dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian mengadopsi kerangka kerja pengembangan smart city berdasarkan pedoman Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2017), serta analisis inovasi dengan konsep Smart City as Urban Innovation. Selain itu, SNI ISO 37122:2019 juga digunakan sebagai indikator yang digunakan dalam penilaian komponen smart city. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan akan dua belas inovasi yang perlu diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mendukung layanan smart governance, dengan quick win berupa pelayanan online melalui Mal Pelayanan Terpadu bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Penelitian juga menghasilkan peta jalan untuk implementasi kedua belas inovasi tersebut dalam rentang lima tahun ke depan.