Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program strategis nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua penduduk Indonesia, serta sebagai syarat untuk mengakses layanan publik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dengan pertumbuhan peserta JKN yang terus meningkat, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan pengembangan sistem informasi yang mendukung program ini. Tingkat keluhan yang tinggi terkait dengan bug atau defect dapat merugikan kepuasan peserta. Meskipun telah dibentuk departemen khusus untuk mengontrol kualitas sistem informasi, angka software defect di area operasional terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen. Tingkat kematangan diukur dengan menggunakan kerangka kerja Test Maturity Model Integration (TMMi) dan metode panduan penilaian TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR). Penentuan prioritas area untuk meningkatkan proses pengujian ditetapkan dengan menggunakan analisis Pareto. Berdasarkan hasil penilaian, BPJS Kesehatan mencapai tingkat kematangan proses pengujian pada level 1 TMMi (initial). Hanya area Test Design and Execution yang mencapai tingkat kematangan yang baik. Sementara itu, empat area lainnya masih mendapat penilaian yang belum optimal. Penentuan prioritas perbaikan berdasarkan analisis Pareto menghasilkan urutan prioritas area peningkatan yaitu Test Planning, Test Environment, dan Test Policy and Strategy dengan total terdapat 13 rekomendasi. Rekomendasi tersebut mengacu pada TMMi yang dikombinasikan dengan ISO/IEC/IEEE 29119 dan disajikan dalam format siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), sehingga proses perbaikan dapat berkelanjutan. Rekomendasi yang telah disusun kemudian dilakukan validasi oleh Asisten Deputi Bidang Jaminan Kualitas Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dan menunjukkan bahwa semua rekomendasi dapat diterapkan untuk memperbaiki proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan.