Kementerian Keuangan Indonesia mengembangkan sebuah private cloud yang bernama Kemenkeu Cloud Platform (KCP). Private cloud ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan server virtual untuk pengembangan dan penempatan sistem informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, pada implementasinya masih terdapat berbagai kendala, baik dari sisi teknikal maupun non-teknikal. Selain itu, panduan untuk pengelolaan private cloud juga tidak tersedia. Kendala tersebut menyebabkan proses pembuatan dan pengelolaan server virtual terhambat sehingga tujuan dari KCP ini belum tercapai. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan pengukuran tingkat kematangan implementasi private cloud untuk mendapatkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan private cloud. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan private cloud dengan cara kuantifikasi hasil pengisian kuesioner oleh narasumber berdasarkan Cloud Maturity Model (CMM) dari Open Alliance for Cloud Adoption (OACA). Penilaian ini melibatkan 12 domain dari 31 domain CMM, terdiri dari 6 domain pada kapabilitas non-teknikal dan 6 domain pada kapabilitas teknikal. Pemilihan 12 domain tersebut didasarkan pada analisis menggunakan matriks IT-Related Goals, relevansinya terhadap permasalahan, serta masukan dan validasi dari stakeholders. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber untuk validasi rekomendasi yang disusun berdasarkan tingkat kematangan yang disepakati. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat maturitas private cloud KCP berada pada level 3,40 dari level yang ditargetkan 4,00 (measured/measureable). Rekomendasi disusun berdasarkan selisih antara kondisi kini dan kondisi target, yang dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi people, process, dan technology. Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi dan membuat rekomendasi peningkatan implementasi private cloud di Kementerian Keuangan sehingga kualitas layanan private cloud menjadi lebih baik. Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan optimalisasi infrastruktur digital dalam lembaga pemerintahan untuk meningkatkan penyampaian layanan publik.