ABSTRAK
ABSTRAK
Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal
dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan
yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang
menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level
kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.
Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani
semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi
yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada.
Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti :
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem
Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk
infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan
disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan
COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan
sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring
inisiatif E-Government.
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan
suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya
suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi
BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.
Kata kunci: E-Government, Balanced Scorecards, COBIT, Implementasi TI.
xi+154 halaman; 7 gambar; 86 tabel; 76 lampiran;
Daftar acuan: 16 (1996-2007)
|