ABSTRAK Keberadaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) yang merupakan bagian dari aplikasi e-Government saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik, terlihat dengan masuknya e-Procurement ke 7 flagship dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS). Penerapan e-Procurement di lingkungan instansi pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kota, Kabupaten dan Departemen) merupakan salah satu pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan ke berbagai pihak secara efektif, efisien dan transparan. Prinsip efisien, efektifitas dan transparansi merupakan tujuan utama dari penerapan e-Government di instansi pemerintah. Semua alur kerja yang ada di dalam aplikasi e-Government harus didasari oleh prinsip-prinsip tersebut, termasuk aplikasi e-Procurement. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi ke dalam alur kerja aplikasi e-Government adalah dengan membuat alur kerja yang terintegrasi antar aplikasi. Studi kasus yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah proses interoperabilitas antara aplikasi LPSE, salah satu aplikasi e-Procurement yang pada alur kerjanya melibatkan informasi pajak pihak vendor, dengan sistem informasi perpajakan, yang dikelola oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap data-data perpajakan. Penelitian ini akan menghasilkan prototipe modul yang dikembangkan dengan menggunakan Hybrid Methodology yang merupakan gabungan RAD dan Reverse Engineer. Modul ini menginteroperabilitaskan aplikasi LPSE dengan sistem informasi perpajakan agar didapatkan validitas informasi pajak dari para penyedia barang dan jasa. Kata kunci: e-Government, e-Procurement, LPSE, pajak, interoperabilitas vii + 104 halaman; 52 gambar; 1 tabel; 30 lampiran Daftar acuan: 32 (1996-2007)