Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang diikuti dengan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government Lembaga dari Kementrian Kominfo, maka sejak saat itu Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mulai menerapkan e-government. Hal ini merupakan perwujudan dari bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan e-government di Indonesia. E-government mengubah cara kerja pemerintahan. Secara lebih sederhana, e-government merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya, kapan dan dimanapun bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi, kondisi implementasi dan perkembangan e-government di Indonesia yang ada saat ini sangat beragam, hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal penyediaan aplikasi, infrastruktur, dan kelembagaan (budaya kerja dan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang tersedia). Laporan karya akhir ini akan membahas lebih lanjut mengenai kajian tingkat kematangan e-government di Indonesia saat ini. Analisa akan dimulai dengan pembahasan implementasi yang mencakup tentang aplikasi, infarstruktur, kebijakan dan kelembagaan, sedangkan kajian tingkat kematangan akan dimulai dari pembahasan tentang pentahapan e-government dan pengukuran tingkat kematangan menggunakan skala kematangan COBIT. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan e-government Indonesia saat ini umumnya berada pada level 2 yaitu pembangunan dasar-dasar e-government. Masih sedikit yang sudah berada pada level 3 yaitu pengelolaan menuju visi e-government.