Teknologi informasi sebagai salah satu lini kekuatan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berperan strategis dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang digunakan sebagai data dukung diplomasi secara cepat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Informasi yang digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan diplomasi Kemenlu merupakan aset yang strategis yang apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pihak lain (pihak yang tidak berhak) dapat berdampak sangat besar serta dapat mengancam kegiatan diplomasi Indonesia di luar negeri dan di forum–forum internasional.Untuk menjamin terjaganya aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) dari informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan RI, Puskom sebagai penanggung jawab keamanan informasi melakukan kegiatan audit keamanan informasi yang tujuannya untuk menemukan kerawanan–kerawanan keamanan informasi yang ada di Kemenlu dan Perwakilan RI. Untuk itu diperlukan sebuah perangkat untuk melakukan audit keamanan informasi yang telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan keamanan informasi di Kemenlu.Penelitian ini menghasilkan sebuah perangkat audit keamanan informasi yang dapat digunakan untuk menilai aspek keamanan informasi yang berhubungan dengan tata kelola keamanan informasi dan kontrol teknis keamanan informasi.