Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tolok ukur keberhasilan dari program-program yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan dapat bersifat transparan dan akuntabel, maka proses pemerintahan tersebut harus didukung oleh teknologi informasi. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah sebuah unit kerja setingkat Eselon I yang berada dibawah Kementrian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Sesuai dengan tugas dan fungsinya didalam menetapkan regulasi telekomunikasi serta didalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, maka Ditjen SDPPI melakukan investasi Teknologi Informasi (TI) dengan membangun Sistem Nota Dinas Elektronik (SNDE) untuk membantu menangani urusan persuratan dan disposisi dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Berdasarkan data yang didapat dari Audit Sistem TI yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan Ditjen SDPPI pada tahun 2012 menunjukkan masih minimnya user yang menggunakan SNDE. Hal inilah yang merupakan dasar bagi penulis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para pegawai Ditjen SDPPI dalam menggunakan SNDE. Desain penelitian merupakan hasil modifikasi dari teori UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan pengolahan data serta penarikan kesimpulan menggunakan Structural Equation Model dengan Partial Least Square sebagai alat untuk melakukan analisis data. Dari hasil pengujian data menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan SNDE yaitu ekspektasi performa (Performance Expectancy), kemudahan penggunaan (Effort Expectancy), pengaruh rekan kerja (Peer Influence), niat untuk menggunakan (Behavioral Intention), kondisi fasilitas (Facilitating Condition), Actual Usage dan 2 variabel moderat Age dan Gender.