Mengacu kepada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Salah satu indikator kinerja reformasi birokrasi adalah adanya implementasi dan pengembangan e-government pada masing-masing Kementerian dan Lembaga, dan hal tersebut dapat diketahui melalui penilaian. Kerangka kerja yang dijadikan sebagai alat ukur penilaian tingkat implementasi pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat, tentu diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI di Kementerian Pertanian RI.Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa nilai implementasi e-government di Kementerian Pertanian saat ini adalah 2,63 dan nilai implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,85. Hasil dari penelitian ini adalah adanya strategi pengembangan e-government yang tepat untuk Kementerian Pertanian.