Implementasi e-government di Indonesia masih jauh dari harapan dan tujuan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang “Kebijakan tentang E-Government”. Hal ini dapat dilihat dari hasil asesmen PBB tahun 2014 yang memberikan Indonesia indeks e-government 0,4487 dari 1 dan indeks e-participation 0,2941 dari 1. Media sosial adalah salah satu contoh yang baik untuk meningkatkan indeks e-government dan e-participation. Sudah banyak negara yang menggunakannya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakatnya, selain itu juga tidak membutuhkan investasi besar untuk implementasinya. Oleh karena itu penelitian ini melakukan analisis terhadap penggunaan media sosial yang telah dilakukan instansi pemerintah Indonesia. Media sosial yang dianalisis adalah Twitter karena Twitter merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia. Sampel pesan yang dianalisis adalah pesan yang di-posting tanggal 21-27 September 2015. Pesan-pesan tersebut dikategorisasi oleh responden, kemudian dipilih kategori dengan frekuensi tertinggi. Aspek yang dikategorisasi oleh responden adalah konten, nada, dan tipe sumber pesan. Aspek sumber, bentuk, dan respon pesan dikategorisasi sendiri oleh peneliti karena tidak subjektif. Analisis dilakukan untuk tiap-tiap instansi, berdasarkan instansi pusat dan daerah, dan analisis secara menyeluruh yaitu Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di instansi pemerintah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya indeks penggunaan media sosial yang diperoleh. Adapun indeks paling tinggi yang diperoleh adalah 9,031 dari skala 0 – 100. Indeks tersebut merupakan indeks yang diperoleh oleh KPK, DPR, DPD, Jakarta, dan Polri merupakan lima instansi pemerintah dengan indeks penggunaan media sosial paling tinggi diantara 58 instansi pemerintah lainnya. Adapun indeks kelima instansi tersebut adalah 9,031; 7,798; 5,832; 5,621; dan 5,416. KPK merupakan instansi yang paling optimal menggunakan media sosialnya untuk keseluruhan instansi dan untuk instansi pusat. Jakarta merupakan instansi daerah yang paling optimal menggunakan media sosialnya.