Dengan aktifnya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendapatkan maupun mencari informasi, penggunaan media sosial mulai dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan informasinya secara luas dan mencoba melibatkan publik dalam memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap kegiatan pemerintahan. Media sosial juga mulai dimanfaatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sebagai salah satu media TIK dalam mendukung visi, misi, dan pencapaian sasaran strategis Kemlu RI untuk menuju pemerintahan terbuka, salah satunya dengan menerapkan Diplomasi Digital. Akan tetapi dalam usaha menerapkan pemerintahan terbuka di Kemlu RI, ditemukan beberapa inisiatif yang menjadi tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, organisasi maupun proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melaksanakan sebuah penelitian untuk mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan pemerintahan terbuka yang telah dilakukan Kemlu RI. Dengan pemahaman Digital Diplomasi yang cukup luas, dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap inisiatif penerapan media sosial di Kemlu RI, sebagai salah satu bagian dari Digital Diplomasi, dalam pemanfaatannya sebagai media penyebaran informasi dan menampung parsitipasi publik. Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif dengan studi kasus Kemlu RI. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 8 (delapan) orang pejabat dan staf pelaksana yang terlibat dalam pemanfaatan media sosial, observasi terhadap kegiatan unit penanganan media sosial di Kemlu RI, serta pengumpulan data dukung yang berupa peraturan dan pelaksanaan media sosial di Kemlu RI. Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kematangan pemerintahan terbuka dalam pemanfaatan media sosial di Kemlu dengan menggunakan kerangka kerja yang digunakan, Kemlu RI berada pada tingkat kematangan 1 (Kondisi Awal). Dengan mengetahui tingkat kematangan ini, dapat disampaikan pula kesimpulan dan rekomendasi terhadap peningkatan dalam mencapai pemerintahan terbuka khususnya di Kemlu RI.