Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, global ekonomi, dan perkembangan teknologi seperti big data, data analytics, open data, semantic web yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, cybersecurity, menuntut pemerintah untuk selalu beradaptasi. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang terbuka atas perubahan, menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja, akan bertransformasi menjadi data driven organization termasuk unit-unit di bawahnya, salah satunya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Salah satu permasalahan di bidang SI/TI yang disebutkan dalam rencana strategis DJPB 2020-2024 adalah belum maksimalnya pemanfaatan informasi data keuangan negara yang dihasilkan dari database yang terpusat sebagai modalitas penyusunan analisis dan kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan tata kelola data menggunakan framework DMBOOK V2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada DJPB dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan thematic analysis, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa carter, rancangan kerangka kerja dan model operasi, strategi dan roadmap tata kelola data. Terdapat 16 strategi dan rekomendasi terkait tata kelola data yang dapat diaplikasi di DJPB. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan kepada DJPB terkait rancangan tata kelola data, dan manfaat dari sisi akademis adalah menjadi salah satu referensi penerapan teori tata kelola data pada sektor pemerintahan.