ABSTRAK Organisasi pemerintah perlu merumuskan Tata Kelola TI yang baik untuk menjamin agar investasi TI yang dilakukan efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena investasi TI tidaklah murah, sementara dana dan sumberdaya terbatas. Belum adanya Tata Kelola TI pada instansi pemerintah menyebabkan pengelolaan TI bersifat ad-hoc dan banyak dipengaruhi oleh vendor, sehingga nilai manfaatnya tidak optimal. Dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola TI di institusi pemerintah, khususnya di Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dilakukan penelitian tentang Tata Kelola TI pada aspek pengambilan keputusan dan aspek pengelolaan sumberdaya, yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Penelitian dilakukan menggunakan kerangka kerja dari CISR (Center for Information System Research) dan pengelolaan TI menurut prinsip perencanaan strategis sistem informasi (SI). Kerangaka kerja CISR dengan pendekatan tentang pola pengambilan keputusan dari dapat dikombinasikan dengan perencanaan strategis SI untuk menentukan domain kunci TI yang bersifat strategis. Setelah dilakukan pengkajian, maka dirumuskan suatu model Tata Kelola TI untuk institusi pemerintah, yang selanjutnya model generik tersebut digunakan untuk merumuskan Tata Kelola TI di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Hasil perumusan Tata Kelola TI di Badan POM, didapatkan suatu pola pengambilan keputusan tentang domain kunci TI yaitu Business Monarchy untuk IT Principles, IT Monarchy untuk IT Infrastructure Strategy dan IT Architecture, Feudal untuk Operating Business Application, IT Duopoly untuk Common Business Application dan Federal untuk IT Investment & Prioritization. Untuk proses pengambilan keputusan tersebut diusulkan pembentukan Dewan Pimpinan, Dewan TI, Penanggungjawab TI di Unit Kerja, dan Forum TI. Sedangkan dari aspek pengelolaan sumberdaya, maka pola yang terbaik adalah kombinasi antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Pola sentralisasi dianjurkan karena proses kerja dan keterikatan antara unit kerja sangat kuat yang memerlukan sinkronisasi dan integrasi SI, sedangkan pola desentralisasi dianjurkan karena keberagaman faktor eksternal TI serta sebaran geografis organisasi. Kata kunci : Tata Kelola TI, pengambilan keputusan, pengelolaan sumberdaya TI