Banyak organisasi melakukan investasi yang tidak sedikit di bidang TI, dalam rangka mendorong kinerjanya, untuk meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Untuk itu penelitian ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya TI agar dapat dimanfaatkan secara optimal, dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang baik, khususnya pada suatu lembaga penelitian pemerintah yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di bawah Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan cara merancang suatu struktur IT Governance yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik BPPT. Metode perancangan IT Governance BPPT menggunakan kombinasi dua kerangka kerja IT Governance yaitu kerangka kerja CISR (Center for Information Systems Research - MIT Sloan, US) yang berorientasi riset dan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology – ISACF) yang merupakan standar industri. Kedua kerangka kerja tersebut, walaupun memiliki sudut pandang serta pendekatan IT Governance yang berbeda, dapat digunakan untuk saling melengkapi rancangan IT Governance suatu organisasi. Kerangka kerja CISR yang menggunakan pendekatan pengambilan keputusan digunakan untuk menentukan komponen-komponen dasar IT Governance, berupa wewenang pengambilan keputusan dalam berbagai domain keputusan TI dan mekanisme-mekanisme pendukungnya. Kerangka kerja COBIT dengan daftar kontrol objektifnya menjadi panduan yang berguna dalam menerjemahkan dan merincikan lebih lanjut keputusan-keputusan TI beserta mekanisme-nya, kedalam proses-proses TI yang perlu dikelola dan dikontrol. Untuk memastikan pencapaian tujuan ITGovernance BPPT, ditentukan pula proses-proses TI beserta mekanisme kontrolnya yang masing-masing terdiri dari daftar CSF, KGI dan KPI yang ditentukan berdasarkan tingkat maturitas yang diinginkan.