Tugas utama dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada Kementerian Keuangan antara lain merumuskan aturan atau norma dalam penyusunan anggaran negara. DJA juga melakukan penelaahan kegiatan/proyek yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga. Sebagian dari proyek tersebut mencakup pembuatan perangkat lunak untuk sistem informasi. Selama ini tidak ada norma dalam menyusun anggaran yang terkait dengan pembuatan perangkat lunak. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman. Suatu perangkat lunak yang relatif sama tingkat fungsionalitas dan kompleksitasnya, dapat mempunyai pagu anggaran yang berbeda antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain. Salah satu cara untuk meminimalisir permasalahan di atas yaitu dengan menerapkan function point. Function point merupakan metode untuk mengukur besaran perangkat lunak dengan menghitung fungsionalitas yang disediakan untuk user berdasarkan desain logis dan spesifikasi fungsional. Fungsi-fungsi tersebut kemudian diberikan bobot penilaian (point) berdasarkan besarnya kontribusi yang diberikan terhadap keseluruhan fungsi yang ada. Hasil pembobotan (nilai function point) kemudian direlasikan dengan model analisis Usaha Biaya (cost effort) pembuatan perangkat lunak di Indonesia. Nilai Usaha Biaya yang diperoleh menunjukkan jumlah orang dan jumlah bulan/waktu pembuatan perangkat lunak. Hasil penelitian ini berupa cara menentukan pagu biaya pengadaan perangkat lunak dan cara menentukan tingkat upah pekerja perangkat lunak. Penelitian ini juga memberikan mekanisme bagi pengelola proyek di instansi pemerintah untuk melakukan penyesuaian pagu biaya melalui penyesuaian Usaha Biaya berdasarkan akses software house kepada client dalam pengumpulan requirement.