Indonesia tengah berupaya menerapkan open government dalam pemerintahan. Konsep open government ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan inovasi dalam penyelenggaraan negara. Selain di level pusat, konsep open government ini juga harus diterapkan di satuan instansi yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu level pemerintahan daerah kota maupun kabupaten. Penelitian ini menghasilkan suatu framework open government yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia sebagai acuan dalam implementasi keterbukaan di daerah masing-masing. Framework Open Government untuk pemerintah daerah dibangun berdasarkan Framework Strategis E-government yang diusulkan oleh Rabaiah dan Vandijk pada tahun 2009. Framework open government ini terdiri dari modul-modul dan komponen-komponen yang saling terkait. Modul-modul tersebut adalah Visi, Tujuan Strategis, Stakeholder, Model, Prinsip-prinsip, Kanal, Area Fokus, Inisiatif Utama, Infrastruktur, Organisasi, dan Pedoman Pelaksanaan. Modul-modul tersebut terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian front office yang langsung berhubungan dengan pengguna terdiri dari modul Visi, Tujuan Strategis, Stakeholder, Model, Prinsip, dan Kanal, sedangkan bagian back office sebagai aspek penunjang tersusun dari modul Area Fokus hingga modul Pedoman Pelaksanaan. Setiap modul memiliki komponen-komponen yang mendeskripsikan maupun memberikan contoh untuk setiap modul. Untuk mendapatkan komponen-komponen yang menjadi isi suatu modul, dilakukan analisis kualitatif dengan menganalisis teori-teori, best practice, maupun data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Untuk menganalisis hasil wawancara, dilakukan teknik grounded theory sehingga didapatkan konsep inti yang bisa dijadikan komponen pada suatu modul. Komponen-komponen inti tersebut di antaranya adalah prinsip-prinsip open government, yaitu Transparansi, Partisipasi, Kolaborasi, dan Inovasi. Untuk evaluasi framework yang disusun, dilakukan tahap pengulasan pakar yang membahas kelengkapan komponen pada framework dan kemungkinan implementasinya di daerah. Dari evaluasi tersebut, ditambahkan beberapa komponen pada framework seperti komponen Donor pada modul Stakeholder dan komponen Budaya pada modul Organisasi. Semua pakar tersebut juga berpendapat bahwa framework ini dapat diimplementasikan di tingkat daerah. Penelitian ini juga menyajikan tahapan-tahapan dan langkah implementasi open government di tingkat daerah kota maupun kabupaten. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari bagaimana meningkatkan transparansi data hingga meningkatkan inovasi di pemerintahan daerah.