Ketersediaan barang dan jasa memberikan pengaruh yang langsung dan tidak langsung terhadap roda pemerintahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Menyangkut masalah barang dan jasa di dunia teknologi informasi, maka salah satu hal yang menjadi perhatian bagi Kementerian ataupun Lembaga Pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa adalah masalah sistem pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum memulai implementasi e-Procurement pada tahun 2002 dan merupakan yang pertama dalam penerapan e-Procurement, dan hingga saat ini ada dua metode pelelangan secara elektronik yang diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu Semi E-Procurement dan Full e-Procurement. Dalam penelitian ini penulis mengkaji perbandingan manfaat dari sistem Full e-Procurement terhadap sistem Semi e-Procurement dan kaitannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dari kedua metode ini hanyalah pada saat penyerahan dokumen penawaran. Identifikasi manfaat menggunakan Ranti’s Generic IS/IT Business Value yang pada akhirnya hasil identifikasi akan dikaitkan terhadap kategori manfaat Digital Prosperity dan dimodelkan menggunakan System Dynamics dan dilakukan simulasi Stock and Flow Diagram untuk mendapatkan hasil penilaian manfaat Digital Prosperity. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun perbedaan kedua metode pelelangan secara elektronik tersebut hanya pada saat pemasukan dokumen penawaran, namun ternyata memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan efisiensi anggaran.