Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk memberantas kemiskinan di Indonesia memiliki program yaitu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan sandang dan pangan. Program bantuan ini meliputi Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan yang menjadi pioneer program kerja pemerintahan. Penyaluran bantuan saat ini sudah melalui mekanisme transfer otomatis, untuk itu diperlukan data yang akurat, diyakini kebenarannya, dan lengkap agar program yang dijalankan tepat sasaran. Untuk melakukan penyaluran, Kementerian Sosial mengelola seluruh data penerima manfaat pada Basis Data Terpadu (BDT). Data yang ada pada Basis Data Terpadu merupakan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan ke pusat. Oleh sebab itu, banyak data masukan yang tidak seragam penulisannya dan dapat menyebabkan data mengalami duplikasi dan tidak memenuhi dimensi kualitas data. Dampak dari hal tersebut adalah masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan dalam jangka waktu tertentu, bahkan bantuan yang disimpan di bank tidak dapat disetor ke masyarakat karena data yang diterima tidak valid. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan pengukuran kualitas data yang ada pada basis data tersebut, yaitu dengan melakukan penilaian kualitas data. Penilaian kualitas data dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja dari Health and Information Quality Authority in Ireland (HIQA) dengan melakukan analisis dampak kualitas data pada bisnis dengan Business Impact Analysis, penilaian dengan metode profiling dan kualitatif berdasarkan dimensi kualitas data yaitu, accuracy and reliability dan timeliness, pembuatan data quality statement hingga perancangan strategi peningkatan kualitas data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dimensi accuracy and reliability dan timeliness bahwa kualitas data BDT khususnya anggota rumah tangga tidak sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 akibat peran dan tanggung jawab mengenai pembersihan yang tidak jelas. Selain itu, hasil data profiling menunjukkan bahwa masih terdapat atribut yang tidak lengkap dan tidak sesuai aturan bisnis dengan persentase 97%. Untuk perbaikan ke depan, direkomendasikan agar Pusdatin Kesos menerapkan data profiling dan pembentukan data stewardship agar koordinasi pengelolaan kualitas data lebih terarah serta implementasi validasi pada sistem. Petugas didaerah juga dapat terbantu dengan adanya kamus data agar standar format data terpenuhi.