Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggunakan acuan kriteria minimal penerapan tata kelola TI di lingkungan Pemerintahan berdasarkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil pengawasan dan evaluasi SPBE di LAN tahun 2022 menghasilkan predikat sangat baik tetapi terdapat kesenjangan antara domain kebijakan SPBE yang bernilai 4,70 dengan domain penerapan tata kelola SPBE yang bernilai sangat rendah, yaitu 2,90. Minimnya dukungan pendanaan dan komitmen dari pimpinan, serta belum terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM TI di LAN turut serta menyebabkan implementasi tata kelola TI di LAN belum dilaksanakan secara optimal. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Pusat Data dan Sistem Informasi LAN menunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan pemahaman dari pimpinan dan unit kerja lain terkait TI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran tata kelola TI pada level pejabat pimpinan tinggi dan pegawai LAN sebagai acuan pemberian rekomendasi peningkatan implementasi tata kelola TI di LAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan mengkombinasikan survei, tinjauan pustaka, dan wawancara sebagai validasi. Pengukuran tingkat kesadaran tata kelola TI dilakukan berdasarkan best practice dan kebijakan SPBE yang disesuaikan perhitungan bobot prioritasnya melalui analisis Fuzzy AHP. Model penilaian kesadaran yang digunakan terdiri dari 3 dimensi kesadaran TI, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku serta 12 area tata kelola TI, yaitu manajemen risiko, sumber daya, anggaran, keterlibatan stakeholder, kebijakan, strategi organisasi, organisasi, komitmen, kompetensi, komunikasi, layanan, dan keamanan informasi. Pembobotan dengan Fuzzy AHP menunjukkan bahwa area keamanan informasi dan pengetahuan menjadi area dan dimensi kesadaran paling penting. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pegawai LAN secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan nilai 81.34, tetapi terdapat 3 area tata kelola TI yang berada pada kategori sedang, yaitu anggaran, sumber daya, dan manajemen risiko. Analisis berdasarkan level jabatan dan wilayah kerja menunjukkan selain 3 area tersebut terdapat 3 area lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu komitmen, komunikasi, dan kompetensi. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan pengetahuan pada Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator/Pengawas terkait keenam area pada kategori sedang.