Peran Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan fungsinya sebagai kota jasa, mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik. Kebijakan program reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfokuskan pada penyediaan layanan publik yang lebih baik serta mendukung kebijakan pemerintahan yang bersih. Penerapan TIK pada BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal karena sistem informasi dan jaringan tidak terintegrasi dengan baik. Rencana Induk Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (RITIK) tahun 2008 menjadi arah kebijakan dalam perancangan arsitektur TI dan RPJMD tahun 2007-2012 sebagai tujuan strategis organisasi. Analisa perancangan infrastruktur TI di BKD Provinsi DKI Jakarta menggunakan metodologi TOGAF dalam merancang arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi dan arsitektur TI. Penulis menganalisa proses bisnis saat ini, kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur TI yang ada. Hasil akhir perancangan adalah mengusulkan otomatisasi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi yang terintegrasi menggunakan konsep SOA dan mengintegrasikan jaringan provinsi dengan wilayah menggunakan model jaringan hierarki tiga layer serta VLAN untuk jaringan internal. Perancangan infrastruktur TI diharapkan akan menjadi acuan dalam menyusun roadmap SI/TI sesuai dengan tujuan RITIK dan RPJMD tahun 2007-2012.