E-Government di Indonesia mulai berkembang sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden no 3 tahun 2003. Untuk menjamin kesamaan pemahaman, keserempakan tindakan dan keterpaduan langkah seluruh unsur kelembagaan pemerintah, dibuatlah blueprint e-Government. Model pengamanan e-Government menjadi penting untuk kesamaan pemahaman, keserempakan tindakan dan keterpaduaan langkah pengamanan akan acamanan keamanan terhadap e-Government di setiap instansi pemerintah. Pengembangan model pengamanan e-Government dilakukan dengan melihat penelitian sebelumnya mengenai kerangka pengamanan e-Government untuk negara berkembang. Aspek-aspek didalam kerangka dikaitkan dengan standar pengukuran risiko, kondisi e-Government di Indonesia dan teori ancaman pengamanan. Rancangan model pengamanan e-government yang dihasilkan merupakan model yang terdiri dari tiga aspek yaitu teknis sebagai implementasi pengamanan teknologi informasi, operasional sebagai pengelolaan sumber daya yang ada untuk mendukung pengamanan informasi dan manajerial sebagai solusi aturan dan kebijakan. Rancangan model diterapkan di Lembaga Sandi Negara dan memberikan hasil cukup/baik pada pengukuran Indeks KAMI.