Tata kepemerintahan yang baik (good goverance) pada dasarnya ditandai oleh adanya (i) keterbukaan (transparansi), (ii) akuntabilitas dan (iii) partisipasi masyarakat. paradigma tata kepemimpinan yang baik menekankan kesejajaran hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pelaku utama semua kegiatan pembangunan negara. Semua pelaku harus saling terbuka terhadap apa ang dilakukan sereta membuka ruang dialog agar para pelaku tersebut saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka. Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi dalam penerapan program-program tata kepemerintahan yang baik di masyarakat. Pelaku-pelaku tersebut merupakan elemen governance yang terkait dan tidak terpisahkan dalam satu sistem negara yang mengarah pada satu tujuan yaitu kehidupan yang lebih baik bagi setiap lapisan masyarakat luas. Untuk mendukung tercapainya sinergitas dari ke tiga komponnen tersebut diatas diperlukan suatu kelengkapan dokumentasi dan kemudahan arus informasi sehingga mudah diakses oelh semua pihak terkait. Namun, pada kenyataan ditemukan kendala untuk mencapai hal tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi pada kegiatan pengembangan tata kepemerintahan yang baik adalah lemahnya dokumentasi,, akses informasi dan berbagai kegiatan terkait dari ketiga pelaku tersebut di atas. Dari kendala tersebut sangat memungkinkan bila peleksanaan program tata kepemrintahan yang baik menjadi tidak sistematis dan terkoordinasi, bahkan sangat mungkin apabila program yang diterapkan nantinya tidak strategis lagi. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi agar supaya semua pelaku dapat saling berinteraksi, berkomunikasi dan bersinergi. Teknologi informasi dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, serperti pengembangan e-Government sehingga apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan oleh lembaga pemerintah dapat diketahui dan diakses oleh dunia usaha dan masyarakat. Hal ini diharapkan akan dapat memberikan umpan balik kepada lembaga pemerintah tersebut dan dapat dijadikan sebagai upaya untuk secara terus menerus oleh lembaga pemerintah untuk melakukan perbaikan manajemen khususnya dalam pelayaan pulblik baik kepada dunia usaha ataupun masyarakat. Pada proyek pengembangan e-Government disini, dibatasi untuk menampilkan Hasil Riset Unggulan dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) LAPAN, LAKIP eselon I dan II