Tuntutan dalam reformasi birokrasi pada institusi pemerintah adalah terciptanya birokrasi yang menjunjung prinsip-prinsip good governance. Good governance dapat diciptakan melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang biasa disebut E-Government. IT Governance merupakan salah satu cara untuk memperlengkapi E-Government. Salah satu bidang keputusan kunci di dalam IT Governance adalah keputusan dan prioritasi investasi TIK. Sebagai organisasi yang sudah menerapkan IT Governance saat ini justifikasi investasi TIK di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Kementerian Keuangan hanya dilakukan dengan pengukuran manfaat. Melalui sebuah metodologi formal diharapkan justifikasi investasi TIK di Pusintek menjadi lebih konsisten dan dapat mencakup semua faktor yang perlu dipertimbangkan.Salah satu metodologi yang dapat digunakan untuk justifikasi investasi TIK adalah Multi-Objective Multi-Criteria (MOMC). MOMC memungkinkan penggunaan kriteria pertimbangan justifikasi investasi TIK yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pusintek. MOMC terdiri dari Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Integer Programming. AHP sangat membantu pemahaman proses justifikasi investasi TIK sehingga pengguna tidak hanya menerima skor dari “black box” tetapi dapat langsung memahami sendiri proses justifikasi investasi TIK yang menghasilkan skor tersebut. Melalui hasil akhir yang berupa skor maka pengguna dapat melihat investasi TIK mana yang paling sesuai dengan kriteria-kriteria pertimbangan justifikasi investasi TIK. Pengumpulan data dilakukan dalam ruang lingkup Pusintek melalui wawancara, kuesioner, dokumen, dan studi literatur.Pada studi kasus ini program Pengadaan Jasa Konsultasi Organization and Management Improvement mendapat prioritas tertinggi. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak digunakan secara penuh tetapi metodologi MOMC dapat digunakan dalam justifikasi investasi TIK di Pusintek. Metode AHP sendiri dapat dikombinasikan dengan teori-teori lain sebagai kriterianya. Metode Integer Programming tidak dapat digunakan pada studi kasus ini. Untuk penelitian selanjutnya pengumpulan data AHP dianjurkan melalui rapat bersama agar hasil akhirnya dapat dicapai melalui konsensus.