Implementasi e–government di lingkungan pemerintahan merupakan keharusan karena memberikan banyak manfaat. Hanya saja dalam pelaksanaannya banyak implementasi e-government yang mengalami hambatan sehingga tidak memberikan dampak seperti yang diinginkan. Hal tersebut juga dialami oleh pemerintah provinsi Riau dalam implementasi e-government, dimana sampai tahun 2012 masih berada dalam kategori kurang. Artinya, ada kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mewujudkan implementasi e-government yang ideal. Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor menghambat pelaksanaan e-Government di Pemerintah Provinsi Riau. Kerangka teori yang dirancang pada penelitian ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori dan hasil penelitian-penelitian terkait e-government. Terdapat lima variabel yang diasumsikan merupakan penyebab terhambatnya implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Riau yaitu: kepemimpinan, infrastruktur TI, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi. Untuk membuktikan hipotesa tersebut, dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada PNS di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Dari pengumpulan data tersebut, diperoleh 134 kuesioner yang kembali. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan e-government di pemerintah provinsi Riau adalah faktor kepemimpinan, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi yang masih belum dilakukan dengan baik Selanjutnya, studi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi e-government yang lebih baik di pemerintahan provinsi Riau.