Instansi ALT merupakan salah satu satuan kerja (satker) yang berada dibawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan prima kepada VVIP secara profesional, transparan dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, instansi ALT memanfaatkan peran teknologi informasi sebagai sarana pendukung pada lingkup internal maupun eksternal. Ketersediaan dan kehandalan layanan berbasiskan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu adanya perencanaan guna menjamin kesinambungan kegiatan bisnis yang diakibatkan oleh gangguan maupun bencana. Hal ini sesuai dengan tujuan strategis organisasi yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 17 ayat 1. Dikarenakan pentingnya hal tersebut, maka perlu dirancang rencana kesinambungan bisnis yang baik untuk instansi ALT. Proses perancangan Business Continuity Plan (BCP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan NIST SP 800-34 rev.1. Tahapan awal dalam perancangan BCP adalah melakukan identifikasi kebijakan, sistem informasi, perangkat keras maupun jaringan. Dilanjutkan dengan melakukan analisis dampak bisnis serta identifikasi dan penilaian risiko terhadap aset yang dimiliki oeleh instansi ALT. Kemudian menentukan strategis kesinambungan yang meliputi aspek pemulihan, evakuasi darurat maupun restorasi fungsi pada saat terjadi gangguan ataupun bencana. Pada akhirnya pembentukan manajemen krisis sebagai pelaksana proses kesinambungan bisnis. Hasil dari perancangan BCP ini diharapkan dapat membantu menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan teknologi informasi yang ada pada instansi ALT ketika terjadi gangguan maupun bencana.