ABSTRAK Nama : Rahmat Musfikar Program Studi : Magister Ilmu Komputer Judul : Faktor faktor hambatan penerapan e-government di kabupaten kabupaten dan kota kota di Provinsi Aceh Dewasa ini merupakan era teknologi, dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia semakin berkembang dengan pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam penerapan e-government di kabupaten dan kota di provinsi Aceh, Indonesia. Selain itu, Tujuan dari penelitian ini juga untuk memberikan solusi dan strategi untuk mengatasi kendala dan hambatan penerapan e-government di Provinsi Aceh.Penelitian ini menggunakan penelitian-penelitian, framework dan teori-teori sebelumnya untuk membuat model baru yang sesuai di Aceh. Untuk mem-propose sebuah model baru pada penelitian ini adalah dengan cara menggabungkan, sintesis dan re-factor. Model baru yang di propose pada penelitian ini adalah model hambatan penerapan egovernment di provinsi Aceh. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan sekali jalan dan bersamaan. Metode untuk pengumpulan data secara kuantitatif adalah menggunakan teknik penyebaran kuisioner dan secara kualitatif dengan cara interview (wawancara). Metode untuk pengambilan sampel yang di gunakan adalah teknik probability sampling yaitu cluster sampling untuk sample daerah. Sedangkan untuk sample individu menggunakan teknik ikut arahan dari pimpinan. Teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian in adalah Partial Least Square (PLS). Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis secara statistik adalah bootstrapping pada PLS. Hipotesis yang di proposed dalam penelitian mempunyai 25 faktor (terdiri dari 4 Komponen yaitu organsasi, individu, teknologi dan politik) penghambat penerapan egovernment di provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: faktor faktor yang mempengaruhi hambatan penerpan e-goverrvenment di kabupaten dan kota di provinsi Aceh adalah kurangnya intergrasi e-government ke dalam tata kelola pemerintahan, kurangnya SDM yang memiliki skill dan keahlian dalam bidang IT dan tingginya harga insfrastuktur dan teknologi.