Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 menurunkan roadmap reformasi birokrasi dimana terdapat komitmen untuk mewujudkan pemerintahan elektronik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal tersebut menyebabkan ketergantungan proses bisnis fungsi layanan pemerintah kepada masyarakat, melalui penggunaan TIK. Peningkatan penggunaan TIK mengakibatkan tingginya tingkat kerawanan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Sumber terbesar pelanggaran keamanan informasi adalah karena kurangnya kesadaran dari aspek manusia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memiliki permasalahan strategis terkait kesadaran pegawainya. Penelitian ini mengukur kesadaran keamanan informasi yang mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Teknik Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menilai kepentingan setiap dimensi tersebut melalui pairwise comparison. Namun terdapat gap dimana sampai saat ini, penelitian yang ada belum mengintegrasikan hasil pengukuran dengan program kesadaran keamanan informasi. Teknik Quality Function Deployment (QFD) dapat menjadi solusi gap tersebut. Pengukuran dilakukan dengan metode survei berupa kuesioner kepada seluruh pegawai Kemlu RI. Fokus area yang diukur antara lain: keamanan komputer kerja, manajemen password, penggunaan email dan instant messaging, penggunaan internet, penggunaan media sosial, penanganan dokumen, pelaporan insiden, dan kebijakan keamanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran keamanan informasi pegawai di Kemlu RI berada pada tingkat rata-rata, atau membutuhkan perhatian dan pengawasan. Pelaporan insiden menjadi fokus area yang memerlukan penanganan segera. Dengan QFD, metode komunikasi yang paling sesuai untuk program kesadaran adalah yang dipimpin instruktur.