Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK melibatkan banyak data dan dokumen negara yang bersifat rahasia dan sangat rahasia. Kewajiban PPATK maupun pegawai PPATK dalam menjaga kerahasiaan informasi tertuang pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Untuk menjaga kerahasiaan data dan dokumen negara, PPATK senantiasa melakukan sosialisasi kesadaran keamanan informasi secara rutin kepada pegawai PPATK, khususnya pegawai yang mengelola maupun mengakses data dan dokumen negara secara langsung. Namun hasil simulasi internal menggunakan metode social engineering yang dilakukan terhadap pegawai PPATK secara acak pada Desember 2017 menunjukkan bahwa masih terdapat pegawai yang terpancing dan memberikan informasi yang tidak seharusnya diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa pegawai yang belum memiliki kesadaran keamanan informasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan PPATK, dan dapat menimbulkan citra buruk terhadap PPATK dan mengganggu fungsi PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Secara hukum, kelalaian yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran informasi dapat dikenakan pidana denda maupun pidana penjara sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai PPATK pada tiap-tiap fokus area berdasarkan pedoman keamanan informasi yang telah dimiliki oleh PPATK, dengan menggunakan teori Knowledge, Attitude, Behavior (KAB), serta untuk mengetahui aspek mana saja yang masih perlu dilakukan peningkatan kesadaran keamanan informasi sehingga diharapkan seluruh pegawai PPATK dapat memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi yang tinggi dan kerahasiaan data dan dokumen negara yang dikelola oleh PPATK dapat terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari 159 responden menunjukkan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai PPATK berada pada kategori Sedang dan masih membutuhkan peningkatan kesadaran keamanan informasi, khususnya di area Pertukaran Informasi, Pengendalian Akses Informasi dan Manajemen Insiden Keamanan Informasi. Selain itu, analisis yang dilakukan juga membuktikan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh yang positif terhadap sikap dan perilaku seseorang, sehingga PPATK dapat meningkatkan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dengan menanamkan pengetahuan yang lebih banyak.