Sebelum Lembaga Informasi Nasional digabungkan menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun 2005, banyak pemakaian dan peminjaman barang milik negara (BMN) yang tidak tercatat dan tidak terawasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan banyak BMN –terutama berupa barang bergerak– yang hilang. Hingga pada akhirnya Biro Keuangan membangun Sistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Negara (SIMPP-BMN) pada tahun 2008, dengan tujuan dapat mengamankan BMN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun kenyataannya, hingga kini sistem informasi ini tidak dapat digunakan atau gagal diimplementasikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi agar kegagalan implementasi sistem informasi tidak terulang lagi. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut menggunakan Ishikawa Diagram ada tujuh akar masalah yang membuat sistem informasi ini tidak dapat digunakan. Dari tujuh akar masalah tersebut diperoleh lima area proses dalam COBIT 5 yang dapat digunakan sebagai pola solusi. Tiga akar masalah di antaranya karena tidak adanya kebijakan internal mengenai SIMPP-BMN, tidak adanya mekanisme legal mengenai pengaksesan database SIMAK-BMN oleh SIMPP-BMN, dan perbedaan platform SIMPP-BMN dengan lingkungan sistem di PDSI. Dari ketiga akar masalah tersebut diperoleh pola solusi agar kegagalan implementasi sistem informasi tidak terulang lagi, yaitu diperlukan kebijakan internal tentang penggunaan sistem informasi di organisasi, diperlukan koordinasi yang dapat diikuti dengan kerja sama di antara pihak-pihak terkait dan dapat diwujudkan ke dalam POS, dan diperlukan dokumentasi resmi tentang kegiatan pengembangan sistem informasi.