Call Number | KA-580 (Softcopy KA-577) MAK KA-240 |
Collection Type | Karya Akhir (KA) |
Title | Perancangan kerangka penilaian kapasitas penyedia jasa konsultasi perangkat lunak yang mengacu pada CMMI-Dev : studi kasus Kementerian sekretariat negara |
Author | Heru Martin Saputra; |
Publisher | Jakarta : Program Studi Magister Teknologi Informasi Fasilkom UI, 2014 |
Subject | CMMI-DEV |
Location | FASILKOM-UI; |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
KA-580 (Softcopy KA-577) MAK KA-240 | Indonesia | TERSEDIA |
Teknologi informasi (TI) telah menjadi bagian strategi bagi Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja. Hal ini dituangkan pada beberapa Peraturan Menteri Sekretaris Negara sebagai kebijakan dari organisasi yang ingin mengoptimalkan kinerja dengan dukungan TI di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Perangkat lunak pun dibangun dan dikembangkan dalam menunjang kegiatan dari unit-unit kerja yang ada. Pengembangan dilakukan melalui lelang atau swakelola. Terlibatnya pihak luar dalam pengembangan perangkat lunak melalui lelang memerlukan pengawasan dan kontrol, karena kadang terjadi masalah dalam pengembangan perangkat lunak, seperti gagal dalam membangun atau pembangunan terlambat (tidak sesuai jadwal). Dalam rangka mendapatkan penyedia yang lebih berkualitas maka dilakukan kajian penilaian kapasitas penyedia perangkat lunak. Penilaian kapasitas dari penyedia dilakukan untuk mengetahui kualitas dari penyedia sehingga dapat mengurangi kesalahan atau kelemahan yang sering terjadi pada pengembangan melalui lelang. Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV) representasi Continuous dan Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) digunakan sebagai bahan dalam merancang kerangka penilaian kapasitas penyedia. Rancangan kerangka penilaian kapasitas penyedia digunakan untuk dua hal, yaitu untuk menilai kapasitas peserta lelang sebagai calon penyedia, dan menilai penyedia pada saat pemeriksaan pekerjaan. Dengan adanya rancangan kerangka penilaian kapasitas penyedia diharapkan dapat memilih penyedia yang lebih baik lagi, dan sebagai pembelajaran bagi tenaga teknis di Unit Kerja TI Kementerian Sekretariat Negara dalam mengembangkan perangkat lunak secara swakelola.