Tahapan Requirement Analysis memiliki kontribusi terbesar atas keberhasilan sistem perangkat lunak dibandingkan dengan tahapan lain dalam software development. Dalam konteks e-government, sistem perangkat lunak berfungsi untuk mendukung aktifitas proses bisnis agar terciptanya good governance. Proses bisnis yang berlangsung di lingkungan pemerintahan selalu diatur dalam peraturan.Untuk memperoleh proses bisnis dari peraturan yang ada, dapat menggunakan Business Process Model (BPM).BPM adalah suatu aktitifas untuk elisitasi, dokumentasi, visualisasi dan analisis prosedur kerja dalam organisasi. Beberapa prosedur kerja dalam organisasi yang ada di dalam BPM, menjadi dasar dalam menentukan fitur-fitur sistem perangkat lunak.Fitur yang dihasilkan dari BPM, memungkinkan memiliki karakteristik fitur commonality dan variability.Fitur commonality adalah fitur yang memiliki fungsi yang sama dalam berbagai sistem perangkat lunak, sedangkan fitur variability adalah fitur yang memiliki variasi dalam berbagai sistem perangkat lunak. Hal ini dimungkinkan, karena keberagaman kebutuhan (requirements) berbagai organisasi pemerintahan dalam mengotomatisasikan aktifitas dalam proses bisnis.Kondisi seperti ini terjadi pada aplikasi e-government terpasang di Indonesia. Aplikasi e-government yang terpasang belum optimal karena antara fitur fitur yang terdapat pada aplikasi e-government tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar penentuan kebutuhan organisasi. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengembangkan software Product Line (SPL) yang terdapat dalam framework Software Product Line Engineering (SPLE). SPLE adalah framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan SPL, karena SPLE dapat meminimalisasi effort software development. SPL adalah product yang dihasilkan dari diversity product yang memiliki berbagai fitur commonality dan variability.Berdasarkan penelitian sebelumnya, metode requirements analysis untuk mengembangkan SPL, fitur commonality dan variability dihasilkan secara langsung dari domain requirement dan mengabaikan aplikasi terpasang. Sejauh ini, belum ada metode untuk mengakomodir aplikasi terpasang yang telah memiliki fitur commonality dan variability. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji metode requirement analysis yang dapat mengakomodir secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan top down dan bottom up. Maksudnya adalah, jika fitur commonality dan variability didapatkan dari dokumen peraturan, maka dikatakan top down, sedangkan jika didapatkan dari aplikasi terpasang, maka dikatakan bottom up. Hal ini dapat menghasilkan fitur commonality dan variability yang bisa saling melengkapi (komplementer) atau memperbaiki.Fitur commonality dan variability direpresentasikan dalam Fitur Model (FM). Untuk mendapatkan kondisi aplikasi e-government terpasang, dilakukan survey ke 6 Pemerintah Daerah (Pemda),dengan cara observasi, kuisioner, dan interview. Aplikasi terpasang yang dijadikan sampel adalah aplikasi penyusunan vi Universitas Indonesia anggaran, aplikasi penatausahaan/belanja, aplikasi pelaporan dan pertanggungjawaban, dan aplikasi pendapatan pajak daerah.Berdasarkan hasil survey,menunjukkan bahwa terdapat fitur commonality dan variability pada semua aplikasi. Hasil survey menunjukkan terdapat 47 fitur pada aplikasi penyusunan anggaran,yang memiliki 28 fitur variability dan 19 fitur commonality. Aplikasi penatausahaan/belanja memiliki 83 fitur, yang terdiri dari 30 fitur variability dan 53 fitur commonality. Aplikasi pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki 48 fitur, yang memiliki 37 fitur variability dan 11 fitur commonality, dan terdapat 61 fitur pada aplikasi pendapatan pajak daerah dengan 14 fitur variability dan 47 fitur commonality. Jika kondisi seperti ini dibiarkan untuk multi domain aplikasi e-government, dapat mengakibatkan cost dan effort development yang tinggi.Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengembangkan SPL menjadi penting, karena dapat mengelola fitur commonality dan variability.Namun, berdasarkan hasil analisis, metode requirement analysis yang sudah ada sebelumnya belum bisa diterapkan untuk konteks seperti ini. Hal ini yang mendasari untuk mengusulkan metode requirement analysis dalam mengembangkan software product line yang bernama Metode R2FM. Metode R2FM ini mensinergikan regulasi dengan BPM, dan mensinergikan BPM dengan FM.Metode ini terdiri dari 2 metode, yaitu (1).Metode yang pertama bernama R2BPM, yaitu metode untuk menyusun business process model (BPM) dari dokumen peraturan.Metode ini terdiri dari 3 prosedur, yaitu prosedur menyusun business use case dari dokumen peraturan, prosedur menyusun proses synopsis dari business use case, dan prosedur menyusun activity diagram dari proses synopsis..Metode yang kedua bernama Metode BPM2FM, yaitu metode untuk menyusun fitur model (FM) dari business process model (BPM). Metode BPM2FM terdiri dari (1).Prosedur menentukan list fitur dari activity diagram,(2). Prosedur menentukan ranking fitur dari list fitur, dan (3).Prosedur menentukan fitur commonality dan variability dari ranking fitur. Eksperimen Metode R2FM dibagi atas eksperimen Metode R2BPM dan Metode BPM2FM. Eksperimen Metode R2BPM dilakukan secara mandiri dan workshop dengan mencoba metode secara iterasi.Selama proses iterasi, metode mengalami revisi sampai hasil dari eksperimen dievaluasi oleh Domain Expert di Pemerintah Daerah(Pemda). Peserta workshop terdiri dari 10 kelompok, dimana tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Hasil eksperimen menunjukkan terdapat 8 kelompok yang berhasil menyusun BPM dan 2 kelompok yang tidak berhasil menyusun BPM. Hal ini menunjukkan bahwa Metode R2BPM dapat digunakan untuk menyusun BPM.Eksperimen Metode BPM2FM dimulai dengan menentukan list fitur dari activtiy diagram.Dalam menentukan list fitur, aktifitas yang berbantukan komputer dan memungkinkan untuk disistemkan, dikelompokkan ke dalam list fitur. Hasil list fitur yang didapatkan, dievaluasi oleh Domain Expert di Pemda. Selanjutnya adalah, menentukan ranking fitur dari list fitur, dengan improvisasi Metode S-AHP. Tujuannya adalah untuk mengkuantifikasi fitur-fitur sistem perangkat lunak.Hasil ranking fitur dikelompokkan berdasarkan trasehold nilai untuk mengelompokkannya.Kelompok fitur dengan ranking tinggi menjadi fitur commonality, sedangkan kelompok fitur yang memiliki ranking rendah menjadi fitur variability. Hasil eksperimen Metode BPM2FM menunjukkan sebagai vii Universitas Indonesia berikut, terdapat 14 fitur pada aplikasi penyusunan anggaran. Dari fitur tersebut, terdapat 5 fitur variability dan 9 fitur commonality.Aplikasi penatausahaan/belanja memiliki 30 fitur,dari fitur tersebut, terdapat 6 fitur variability dan 24 fitur commonality. Aplikasi pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki 23 fitur,dari fitur tersebut, terdapat 4 fitur variability dan 19 fitur commonality, dan terdapat 25 fitur pada aplikasi pendapatan pajak daerah. Dari fitur tersebut, terdapat 19 fitur variability dan 6 fitur commonality.