Call Number | KA-1597 (Softcopy KA-1583) MAK KA-1234 |
Collection Type | Karya Akhir (KA) |
Title | Evaluasi Tingkat Kematangan Implementasi E-Government: Studi Kasus Direktorat Jenderal Perhubungan Udara |
Author | Muhamad Dian Manunggal; |
Publisher | Jakarta : Program Studi Magister Teknologi Informasi Fasilkom UI, 2022 |
Subject | E-Government |
Location | FASILKOM-UI-MTI; |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
KA-1597 (Softcopy KA-1583) MAK KA-1234 | Ind | TERSEDIA |
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas pemerintahan. Pemerintah berupaya menyediakan layanan berkualitas yang selalu tersedia serta dapat diakses kapan dan dimana saja melalui optimalisasi TIK. Upaya tersebut dikenal dengan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerapkan egovernment untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Organisasi berharap mengetahui maturitas e-government yang telah dikembangkan dan mendapat rekomendasi guna meningkatkan e-government serta pertimbangan menentukan kebijakan dan strategi TIK. Namun, e-government belum pernah dievaluasi sehingga menimbulkan kekhawatiran berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan dan strategi. Penelitian menganalisis maturitas e-government (kapabilitas proses dan layanan) menggunakan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang disesuaikan. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian, pendekatan kuantitatif untuk mendapat nilai indeks, dan pendekatan kualitatif untuk menyusun rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks maturitas e-government adalah sebesar 2,35 dengan predikat “Cukup”. Capaian tersebut dipengaruhi oleh maturitas domain yang merepresentasikan kapabilitas masing-masing. Domain “Layanan SPBE” sebagai representasi kapabilitas layanan memenuhi target dan memiliki maturitas lebih tinggi dibanding domain yang merepresentasikan kapabilitas proses, artinya kemampuan pada aspek teknis lebih dominan dari pada aspek proses bisnis. Secara umum e-government mampu menjalankan operasi dari berberapa sumber daya dalam satu transaksi tetapi belum didukung oleh kebijakan internal sebagai landasan tata kelola dan manajemen. Rekomendasi disusun pada domain-domain yang belum memenuhi target, yaitu “Kebijakan Internal SPBE”, “Tata Kelola SPBE” dan “Manajemen SPBE” yang direfleksikan dengan analisis e-government saat ini dan studi literatur agar terwujud keterpaduan.