Kepopuleran e-procurement semakin melejit seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya world wide web (WWW). Berbagai penelitian menunjukan bahwa sistem e-procurement memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya, khususnya bagi sektor pemerintah e-procurement dapat mengurangi indikator korupsi pada proses pengadaan negara. Hal inilah yang melandasi pemerintah Indonesia gencar menerapkan e-government, termasuk e-procurement, sebagai salah satu upaya untuk mencapai good corporate governance (GCG). Salah satu perusahaan yang dikatakan cukup berhasil dalam menerapkan e-procurement adalah PT. PLN (Persero) yang mengelola semua aspek kelistrikan di Indonesia. PT. PLN (Persero) telah berhasil menerapkan sistem e-procurement selama 6 tahun dan memperoleh penghematan yang cukup besar. Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan sistem e-procurement yang ada di PT. PLN (Persero) serta dampak penerapan sistem e-procurement tersebut pada PT. PLN (Persero). Penilaian dampak tersebut dilakukan dengan melakukan gap analysis terhadap keadaaan di PLN sebelum dan sesudah diimplementasikannya e-procurement melalui wawancara secara mendalam terhadap panitia pengadaan barang/jasa, senior manager aplikasi pengadaan secara elektronik, bussiness process owner dan tim pengembang e-procurement di PT. PLN (Persero). Terdapat sembilan area dampak penerapan sistem e-procurement yang dianalisis pada penelitian ini. Area-area tersebut meliputi: perubahan pada total biaya akuisisi, perubahan pada karakteristik organisasi, perubahan pada struktur tata kelola, perubahan pada proses pengadaan yang meliputi proses bisnis pre-sourcing, procurement quotation, negosiasi, order placement, transaksi, dan pengiriman. Sedangkan penilaian tingkat kematangan e-procurement dilakukan dengan menggunakan kerangka electronic Government Procurement Observatory-Maturity Model (eGPO-MM). Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat lima area yang didefinisikan sebagai dampak penerapan sistem e-procurement, yaitu perubahan pada total biaya akuisisi, perubahan pada karakteristik organisasi, perubahan pada struktur tata kelola, perubahan pada proses bisnis pre-sourcing, perubahan pada quotation procurement. Selain itu, penelitian ini berusaha ix Universitas Indonesia menjelaskan sejauh mana tingkat kematangan sistem e-procurement pada PT. PLN (Persero) berdasarkan model electronic Government Procurement Observatory-Maturity Model (eGPO-MM). Hasil analisis menyebutkan bahwa secara umum tingkat kematangan penerapan sistem e-procurement pada PT. PLN (Persero) masih berada pada tingkat 2 dan masih merupakan transaksi yang sederhana. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk meningkatkan tingkat kematangan ini dengan melakukan perubahan pada sistem e-procurement yang fokus pada area-area dari model eGPO-MM yang belum mencapai tingkat 3, seperti basic functionalities, access and security of information, electronic tendering system, electronic purchasing system, value-added functionalities, dan normative and regulator affairs.