Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, BPK telah menyusun roadmap reformasi BPK tahun 2011-2015, namun masih terdapat permasalahan birokrasi yang menyebutkan bahwa belum tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) yang lengkap. Berdasarkan peta proses bisnis manajemen TI, salah satu proses bisnis yang terdapat di Biro TI adalah proses pengelolaan aplikasi TI yang memiliki kebutuhan POS. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus terhadap perancangan prosedur pengembangan aplikasi TI di BPK. POS pengembangan aplikasi TI tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology (SSM) yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil perbandingan benchmarking, wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan metode hermeneutics, serta siklus hidup perangkat lunak yang didapatkan dari hasil studi literatur. Selanjutnya kebutuhan POS tersebut dirancang dengan memperhatikan ketentuan pada ISO 12207 tentang proses daur hidup perangkat lunak dan SNI 9001 tentang sistem manajemen mutu. Penelitian ini menghasilkan 14 rancangan prosedur tahapan pengembangan aplikasi TI yang terdiri dari tahap inisiasi, cara pemenuhan kebutuhan aplikasi, akuisisi, perencanaan pengembangan aplikasi, analisis, desain, konstruksi, pengujian, implementasi, operasi, pemeliharaan, penanganan masalah operasi, manajemen perubahan, dan pemantauan (pada seluruh tahapan siklus hidup pengembangan perangkat lunak).